Selamat Datang Disitus Resmi Kabupaten Paniai Provinsi Papua

MK Tolak Permohonan Sengketa Pilkada Paniai

Hidayat Adhiningrat P.

18-09-2018 11:19

Jakarta, Gatra.com – Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusannya menyatakan tidak dapat menerima permohonan perkara sengketa hasil Pilkada Kabupaten Paniai Provinsi Papua, yang diajukan oleh Pasangan calon (Paslon) Nomor Urut 1 Hengky Kayame dan Yeheskiel Tenouye.

 

“Amar putusan mengadili, menyatakan permohonan tidak dapat diterima,” kata Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman di Gedung MK Jakarta, Selasa (18//9) dilansir dari Antara.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyebutkan bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU Pilkada dan Pasal 7 PMK 5/2017.

Adapun ketentuan Pasal 158 UU Pilkada mengatur selisih perolehan suara antara pemohon perkara sengketa Pilkada dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, berdasarkan jumlah penduduk.

Jumlah penduduk Kabupaten Paniai berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 adalah 117.047 jiwa. Sehingga selisih perolehan suara antara terbanyak sebesar dua persen dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Paniai atau sebesar 2.016 suara.

“Perolehan suara pemohon adalah sebanyak 29.761 suara, sedangkan perolehan suara pihak terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah sebanyak 71.072 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara keduanya adalah 41.311 suara atau 40,97 persen,” ujar Hakim Konstitusi Suhartoyo saat membacakan pertimbangan Mahkamah.

Mengenai permasalahan rekomendasi pemungutan suara ulang di Distrik Aradide, Topiyai, Bogobaida, serta Ekadide, Mahkamah berpendapat hal itu tidak akan memengaruhi hasil Pilkada.

“Sebab, andai seluruh pemilih di tempat tersebut memilih pemohon, selisih suara tetap jauh jika dibandingkan pihak terkait,” jelas Suhartoyo.

Sementara terkait dengan rekomendasi untuk lima distrik yakni Paniai Timur, Paniai Barat, Kebo, Yagai, dan Baya Biru, baru diketahui setelah pemohon memasukkan perbaikan permohonan dan ternyata Mahkamah tidak menemukan kecurangan di lima distrik tersebut.